Andreas PDIP Tak Setuju Usulan Pilkada Dipilih DPRD

Jakarta -

Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, menyikapi usulan kepala daerah melalui DPRD yang belakangan dibahas sejumlah partai politik. Andreas menilai jika hal tersebut benar terjadi, maka rakyat akan marah.

"Dalam sistem demokrasi berlaku hukum yang tidak tertulis; 'apa yang sudah diberikan kepada rakyat, pantang untuk diambil kembali'. Perubahan sistem pemilihan kita, memang cenderung terlalu cepat, dari tidak langsung oleh DPRD menjadi pemilihan langsung oleh rakyat," kata Andreas kepada wartawan, Rabu (31/12/2025).

Andreas Hugo mengatakan perubahan sistem pemilu yang cepat juga berlaku untuk pemilihan presiden. Kendati demikian, ia menilai jika hak demokrasi itu nantinya diambil kembali, rakyat pasti akan marah.

"Ini tentu termasuk pemilihan presiden, dari oleh MPR menjadi langsung oleh rakyat. Namun hak demokrasi yang sudah diberikan kepada rakyat ini mau diambil kembali? Saya kira rakyat akan marah, karena hak yang sudah diberikan kepada rakyat ini akan diambil lagi oleh elite-elitenya yang ingin melanggengkan kekuasaannya," ujarnya.

Andreas mengusulkan lebih baik pemilihan langsung yang saat ini berjalan dibenahi. Ia tak sepakat jika hak demokrasi rakyat justru diambil kembali.

"Menurut saya, lebih baik kita benahi sistem pemilihan langsung ini untuk menjadi lebih berkualitas secara demokratis, ketimbang mengambil kembali apa yang sudah diberikan kepada rakyat," ungkapnya.

Sebelumnya, Partai Golkar telah merampungkan Rapimnas 1 Tahun 2025. Muncul sejumlah poin yang disepakati, salah satunya terkait pilkada melalui DPRD hingga pembentukan koalisi permanen.

"Partai Golkar mendorong transformasi pola kerja sama politik dari sekadar koalisi elektoral yang bersifat taktis menuju pembentukan koalisi permanen yang ideologis dan strategis, berbasis pada kesamaan platform dan agenda kebijakan," kata Ketum Golkar Bahlil Lahadalia dalam keterangan tertulis, Minggu (21/12).

Pihaknya juga mengusulkan pilkada dilaksanakan melalui DPRD. Rapimnas Golkar juga merekomendasikan adanya perbaikan dalam Pemilu sistem proporsional terbuka di RI.

"Partai Golkar mengusulkan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitik beratkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya," kata Bahlil.

Menindaklanjuti hal ini, sejumlah elite partai politik mendukung usulan kepala daerah dipilih oleh DPRD. NasDem hingga Gerindra juga turut buka suara terkait usulan tersebut.

(dwr/gbr)