Banyak Teror Tunjukan Karakter Otoritarianisme Rezim Prabowo

DOSEN hukum tata negara dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menilai banyaknya teror yang menimpa aktivis dan sejumlah pemengaruh menunjukkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki karakter otoritarianisme. Salah satu ciri otoritarianisme adalah kekuasaan anti terhadap kritik.

"Dia akan berusaha membungkam kritik dengan alat kekuasaan," kata Herdiansyah saat dihubungi pada Rabu, 31 Desember 2025.

Herdiansyah mengatakan bentuk otoritarianisme juga dapat dilihat ketika aparat menangkap sejumlah demonstran pada demonstrasi Agustus 2025 lalu. Kala itu, masyarakat memprotes kenaikan gaji anggota DPR dan situasi ekonomi. Namun, aparat menanggapi demontrasi itu dengan menabrak seorang ojek online dan menangkap sejumlah demonstran. 

"Bahkan tragedi Agustus 2025 lalu, aparat menangkapi kawan-kawan berbeda pendapat sebagai tahanan politik. Itu menandakan rezim anti kritik," kata dia. 

Herdiansyah mengatakan konstitusi memberi mandat negara menjamin kebebasan berpendapat dan mengkritik kekuasaan. Namun, kritik itu saat ini justru dibungkam menggunakan ancaman hingga kekerasan. 

"Negara menjamin kebebasan berpendapat atau kebebasan mengkritik kekuasaan. Tapi terjadi sebaliknya, penguasa menggunakan alat-alat pemaksaan atau institusi koersif," kata dia. 

Dia berkata rezim otoritarianisme menganggap kritik berbahaya. Rezim ini tidak peduli dengan kritik dan masukan warga. Herdiansyah mengibaratkan rezim otoritarianisme seperti kacamata kuda. 

"Tidak melihat kanan dan kiri. Artinya mereka tidak peduli dengan kritik warga dan masukan warga negara. Bahkan otoritarianisme menghalalkan pembungkaman terhadap kritik kepada warga negaranya," ujar dia. 

Dia meminta pemerintah seharusnya memiliki pemahaman mengenai hak kebebasan warga negara. Pemerintah yang memiliki pemahaman itu akan langsung mencari dalang teror tersebut. 

Namun, Herdiansyah menilai negara saat ini melakukan pembiaran adanya teror kepada warga negara. Menurut Herdiansyah, pembiaran itu membuktikan negara permisif terhadap pembungkaman berpendapat. Negara juga gagal menjamin mandat konstitusi yang memberikan jaminan kebebasan berpendapat kepada warga. 

"Ini adalah pembungkaman kritik dan pembungkaman kebebasan berpendapat yang diperlihatkan negara. Dikonfirmasi dengan diamnya negara terhadap jaminan kebebasan berpendapat. Artinya, negara gagal menjamin mandat konstitusi negara gagal memberikan jaminan kebebesan berpendapat," kata dia. 

Tempo meminta konfirmasi mengenai masalah ini kepada Menteri HAM Natalius Pigai. Namun, Natalius mengaku belum tahu ada teror terhadap warga. "Saya sendiri belum tahu. Jadi bagaimana saya percaya mereka diteror? oleh siapa? Karena apa?" kata dia dalam pesan singkat, Rabu, 31 Desember 2025.

Sebelumnya, aktivis dan sejumlah pemengaruh mendapatkan teror. Pemusik asal Aceh, DJ Donny, misalnya, mengaku mendapat kiriman bangkai ayam dan surat ancaman. Selain Donny, pemengaruh asal Aceh bernama Sherly Annavita mengaku dikirimi sekantung telur busuk dan mendapat tindakan vandalisme di mobilnya.

Tidak hanya itu, rumah Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik dikirimi bangkai ayam beserta pesan bernada ancaman. Teror terhadap Iqbal diduga berkaitan kerja-kerja Iqbal Damanik sebagai pengkampanye Greenpeace, terutama soal kritik terhadap kinerja pemerintah dalam menangani bencana Sumatera.