Begini Cara Distribusi MBG untuk Ibu Hamil, Busui dan Balita

KEMENTERIAN Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) menyampaikan mekanisme pendistribusian makan bergizi gratis (MBG) untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kelompok yang dikenal sebagai sasaran 3B itu mulai dijalankan di sejumlah daerah sejak November 2025. Salah satu daerah yang telah mendistribusikan MBG untuk kelompok 3B itu ialah Kabupaten Demak, Jawa Tengah.

Petugas dari Direktorat Bina Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan Kemendukbangga/BKKBN Dewi Safitri menuturkan distribusi MBG di daerah dilakukan melalui posyandu dengan melibatkan kader kesehatan di tingkat desa. “Di Desa Bakalrejo, Kabupaten Demak, penyaluran MBG untuk sasaran 3B dimulai pada 17 November 2025. Distribusi dilakukan setiap hari, kecuali Minggu,” kata dia dalam keterangan tertulis, Ahad, 28 Desember 2025.

Dewi mengatakan menu makanan siap santap yang disediakan disesuaikan dengan kebutuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Program ini, kata dia, merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang pemenuhan gizi nasional.

Penyaluran MBG di desa tersebut dikoordinasikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bersama Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari bidan, kader keluarga berencana, dan kader PKK. “Tujuh posyandu ditetapkan sebagai titik distribusi, dengan jumlah penerima manfaat bervariasi antara 26 hingga 87 orang di setiap titik,” kata dia.

Sebagian besar penerima manfaat mengambil makanan secara mandiri di posyandu. Namun, Dewi melanjutkan, bagi ibu hamil atau ibu menyusui yang terkendala kendaraan atau tidak dapat meninggalkan anak, kader TPK mengantarkan langsung ke rumah.

Distribusi MBG juga dilakukan dengan sistem wadah salin, yakni penerima membawa wadah dari rumah untuk diisi makanan dari ompreng SPPG. Cara ini dipilih untuk mencegah kehilangan perlengkapan distribusi.

Untuk proses pencatatan dilakukan secara manual dan digital. “Kader TPK diminta mengisi formulir evaluasi menu, menandatangani bukti penerimaan, serta melaporkan kehadiran sasaran melalui grup WhatsApp yang digunakan sebagai sarana koordinasi harian,” ujarnya. Setiap kendala distribusi juga dilaporkan melalui kanal komunikasi tersebut.

Dari sisi penerimaan masyarakat, sebagian besar ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga balita menyambut positif program ini. “Seorang kader menyebutkan bahwa banyak penerima manfaat merasa terbantu karena kebutuhan gizi mereka lebih terjamin,” kata Dewi.

Meski begitu, sejumlah keluhan juga muncul, mulai dari menu yang dinilai monoton, rasa makanan yang terlalu pedas untuk balita, hingga porsi yang dianggap belum sesuai kebutuhan.

Tantangan lain yang muncul adalah potensi sisa makanan atau food waste. “Beberapa paket MBG tidak tersalurkan karena penerima tidak hadir atau datang terlambat. Dalam kondisi tertentu, makanan terpaksa dibuang karena sudah tidak layak konsumsi saat ompreng dijemput kembali oleh SPPG,” kata Dewi.

Selain itu, Dewi mengungkapkan kader pendamping menghadapi peningkatan beban kerja. Mereka harus menunggu penerima manfaat di posyandu sejak pagi hingga siang hari, sekaligus melakukan pencatatan dan pelaporan harian. Dia menilai, apresiasi dan kebutuhan pelatihan komunikasi masih minim sehingga ini menjadi catatan dalam pelaksanaan program MBG.