BNPB Percepat Dokumen R3P Untuk Sumbar

BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan pendampingan penyusunan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) kepada pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Pendampingan dilakukan untuk mempercepat proses pemulihan pascabanjir dan longsor yang menerjang wilayah tersebut sejak akhir November 2025.

Sekretaris Utama BNPB, Rustian, mengatakan dokumen R3P di wilayah Sumatera Barat harus ditetapkan oleh pimpinan daerah paling lambat 9 Januari 2026. "Saya sampaikan kepada Kepala BNPB bahwa dokumen R3P di Sumbar akan diserahkan pertengahan Februari, namun arahan beliau di Sumbar harus lebih cepat, maka kita tetapkan di bulan Januari," ujar Rustian saat membuka kegiatan pendampingan secara luring di Padang, Sabtu 27 Desember 2025.

Pendampingan diberikan kepada 13 kabupaten dan kota yang terdampak bencana hidrometeorologi, di antaranya Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, hingga Kabupaten Solok.

Rustian mengatakan, perlunya komitmen bersama pimpinan daerah, BPBD, dan OPD terkait untuk menyelesaikan percepatan penyusunan R3P. "Data yang akurat dan valid adalah kunci utama pada tahap pemulihan ini," katanya.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menjelaskan dokumen R3P merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh BNPB dan pemerintah daerah dengan melibatkan pemangku kepentingan lainnya. Dokumen disusun berdasarkan atas pengkajian kebutuhan pascabencana untuk periode waktu tertentu.

Penetapan dokumen R3P dilaksanakan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya melalui surat keputusan. Dokumen R3P berisi data dan informasi kondisi wilayah, kejadian bencana, data kerusakan dan kerugian, rencana strategis, serta kewenangan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

"R3P disusun dan menjadi pedoman terpadu untuk memulihkan wilayah pascabencana secara sinergis, terarah, dan terukur," ujar Abdul.

Pada hari pertama, pendampingan diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, Kota Solok, Pasaman, dan Pasaman Barat. Kegiatan yang dilaksanakan di UPT BNPB di Padang ini dihadiri langsung oleh seluruh kepala OPD baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota.

Pada kegiatan ini, tim teknis dari setiap OPD di tingkat kabupaten atau kota berdiskusi, menyamakan persepsi, serta menyatukan data dengan OPD di tingkat provinsi maupun pusat.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengakhiri masa tanggap darurat bencana dan fokus pada pemulihan pascabencana. Peralihan status ini diambil untuk memfokuskan langkah pada percepatan pendataan kerusakan dan kerugian, serta pemulihan layanan dasar masyarakat.

Meski begitu, masih terdapat tiga kabupaten dan kota yang memperpanjang status tanggap darurat, yakni Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Tanah Datar. Perpanjangan status tersebut dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan di lapangan dan memastikan kesiapan data rehabilitasi serta rekonstruksi.