Bupati Pidie Jaya Bicara Minimnya Toilet di Pengungsian

BUPATI Pidie Jaya Sibral Malasyi mengatakan bahwa minimnya ketersediaan toilet di lokasi pengungsian menimbulkan gesekan antara penduduk laki-laki dan perempuan. Akibat keterbatasan fasilitas mandi, cuci dan kakus itu, mereka harus menggunakan toilet yang sama.

“Ini terjadi gesekan-gesekan di ruangan pintu yang mereka ingin buang hajat di lokasi tersebut. Karena keterbatasan tempat WC (water closet) yang memang harus digunakan,” kata Sibral dalam rapat koordinasi bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah yang dipantau dari YouTube TVR Parlemen pada Selasa, 30 Desember 2025.

Sibral juga menyesalkan kondisi pengungsian yang dianggap tidak layak karena mencampurkan adukkan perempuan dan laki-laki di satu tempat. Sehingga kondisi itu dianggap menyulitkan masyarakat untuk menjaga privasi mereka.

“Kita lihat kondisi masyarakat di tempat pengungsian, mohon maaf kita bilang di ruangan ini, mungkin sudah kurang enak kita pandang. Kadang-kadang wanita pada saat ke kamar mandi itu, dengan sedikit (terlihat) seksinya,” ujar Sibral.

Menurut dia, masalah ini perlu diselesaikan dengan mempercepat pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi korban bencana banjir. Terutama mempertimbangkan bulan Ramadan 2026 yang diprediksi jatuh pada Februari mendatang.

Sibrak menuturkan, pemukiman masyarakat dan seluruh infrastruktur hancur saat diterjang air bah dan tanah longsor pada khir November lalu, Dari 98.590 orang yang mengungsikan diri, masih ada 18.260 jiwa yang belum bisa kembali ke tempat tinggal asal.

Sehingga ia meminta pemerintah pusat untuk membantu percepatan pembangunan hunian tetap di atas 11 hektare lahan yang disiapkan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. “Kami sudah menyiapkan 5 lokasi titik yang bisa dibangun untuk hunian sementaranya,” ucap dia selanjutnya.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sedang membangun hunian sementara bagi masyarakat terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Program ini dijalankan melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dengan dukungan BUMN Karya sebagai bagian dari upaya pemulihan pascabencana.

“Pelaksanaan huntara kami jalankan sesuai dengan arahan BNPB. Saat ini lokasi yang telah ditetapkan berada di Aceh Tamiang dan Bener Meriah. Prioritas diberikan kepada Aceh Tamiang karena kesiapan lahan sudah terpenuhi,” kata Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dikutip dari keterangan tertulis, Selasa, 30 Desember 2025.

Di Provinsi Aceh, jumlah rumah rusak berat tercatat sebanyak 38.169 unit. Pemerintah membangun 28.236 unit hunian sementara atau sekitar 74 persen dari total kerusakan. Sementara 9.996 unit lainnya dibantu melalui Dana Tunggu Hunian.