Komisi II DPR Siap Bahas Perubahan Sistem Pilkada Lewat DPRD

KETUA Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Muhammad Rifqinizamy menyatakan siap membahas usulan perubahan sistem pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Agenda mengembalikan sistem pilkada tak langsung itu digulirkan oleh elite partai politik yang bergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Mereka di antaranya Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa. Menurut Rifqinizamy, Komisi II DPR yang membidangi urusan politik dan pemerintahan terbuka untuk menindaklanjuti usulan pilkada lewat DPRD.

“Komisi II DPR tentu siap untuk kemudian membahas berbagai usul mekanisme pemilihan kepala daerah yang sekarang berkembang,” kata dia saat dihubungi pada Rabu, 31 Desember 2025.

Politikus Partai NasDem itu menilai bahwa sistem pilkada lewat DPRD sesungguhnya tidak bertentangan dengan konstitusi yang mengamanatkan pemilihan dilakukan secara demokratis. Ia menyebut hal itu diatur dalam Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu, Rifqinizamy berdalih bahwa aturan pemilihan umum yang digelar secara langsung hanya berlaku untuk pemilihan anggota legislatif di tingkat nasional maupun daerah dan pemilihan presiden-wakil presiden. Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 22 E UUD 1945 itu ia jadikan landasan argumen bahwa pemilihan kepala daerah tidak harus dilakukan secara langsung.

“Nah karenanya ide terkait dengan pemilihan kepala daerah melalui DPRD menjadi sesuatu yang sebetulnya tidak perlu diperdebatkan dari aspek konstitusional,” tutur dia.

Selanjutnya, Rifqinizamy menuturkan bahwa pelaksanaan tentang pilkada tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang masuk ke dalam Program Legislasi Nasional 2026. Pelaksanaan Pilkada diatur sendiri dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Atas dasar itu, dia membuka kemungkinan bahwa revisi Undang-Undang Pemilu akan dilakukan dalam bentuk kodifikasi agar bisa memuat perubahan sistem pilkada tak langsung.

“Bisa jadi nanti dijadikan satu antara revisi Undang-Undang Pemilu dengan revisi undang-undang lain termasuk Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota yang kita butuhkan untuk melakukan penataan pemilu dan pemilihan ke depan di Indonesia,” ujar dia.

Agenda menghidupkan kembali pilkada tak langsung sudah berulangkali diungkapkan Partai Golkar di saat perayaan ulang tahun partai itu pada 2024 dan 2025. Hasil rapat pimpinan nasional Partai Golkar pada 20 Desember 2025 memutuskan agar partai warisan Orde Baru ini mendukung pilkada lewat DPRD. Partai Golkar akan mengusulkan agenda itu dalam pembahasan paket Undang-Undang Pemilu, pada 2026.

Sikap Partai Golkar ini mendapat dukungan partai politik pendukung pemerintahan Prabowo seperti PKB dan PAN. Mereka beralasan biaya politik pilkada langsung sangat mahal. 

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi Undang-Undang Pemilu menentang pernyataan tersebut. Koalisi menilai alasan tersebut keliru. Perwakilan koalisi, Usep Hasan Sadikin, mengatakan salah satu faktor yang menyebabkan ongkos politik semakin mahal adalah biaya kandidasi yang tinggi, seperti mahar politik dan politik uang, serta proses pencalonan kepala daerah yang tidak akuntabel dan transparan. 

"Mengembalikan pilkada dipilih DPRD sama saja dengan melanggengkan nepotisme dan melahirkan otoritarianisme baru," kata Usep.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) ini mengusulkan agar DPR dan pemerintah fokus memperbaiki tata aturan kepemiluan untuk menjawab persoalan politik uang dan mahalnya biaya politik itu. Misalnya, memperkuat pengaturan dana kampanye, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, memperbaiki sistem audit, memperkuat transparansi pendanaan politik, dan mendorong pelembagaan partai politik yang lebih demokratis. 

"Pilkada dipilih DPRD bertentangan dengan prinsip konstitusional, mereduksi kedaulatan rakyat, dan membuka ruang transaksi politik yang lebih gelap di balik pintu tertutup DPRD," katanya.