Pemkab Kepahiang akan Siapkan Lahan untuk Sekolah Rakyat

INFO NASIONAL — Menteri Sosial Saifullah Yusuf menerima audiensi jajaran Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Kepahiang untuk membahas penguatan perlindungan sosial, khususnya kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI), serta progres pembangunan Sekolah Rakyat, di Kantor Kementerian Sosial, pada Selasa, 23 Desember 2025.

Dalam audiensi tersebut, pria yang akrab disapa Gus Ipul itu mendorong agar Sekolah Rakyat segera dibangun serta menekankan pentingnya pengelolaan PBI yang tertib, terkoordinasi, dan langsung kepada penerima manfaat sehingga benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. “Ini harus langsung, tidak boleh lewat siapapun. Itu harus dikoordinasikan dengan baik,” ujar Gus Ipul.

Gus Ipul mengingatkan bahwa pemutakhiran data PBI perlu dilakukan secara hati-hati dan jujur sesuai kondisi riil masyarakat, agar tidak menimbulkan persoalan di tingkat desa maupun kecemburuan sosial.

Mengenai Sekolah rakyat, diketahui pemerintah daerah telah mengusulkan lahan ke Kemensos, namun saat ini masih menghadapi kendala pada akses jalan menuju lokasi.

Menanggapi hal tersebut, Gus Ipul menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat memerlukan kesiapan lahan dan akses yang memadai agar dapat berjalan optimal. Ia juga menyampaikan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat berpotensi mendorong aktivitas ekonomi di daerah. “Kalau Sekolah Rakyat dibangun, ada perputaran ekonomi di daerah. Bukan hanya sekolahnya, tapi dampaknya ke masyarakat sekitar,” kata Gus Ipul.

Sebagai informasi, Provinsi Bengkulu sendiri saat ini telah memiliki dua Sekolah Rakyat rintisan, yakni Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 6 Bengkulu di Sentra Dharma Guna Bengkulu dan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 14 Kaur di SMAN 11 Kaur.

Menindaklanjuti arahan Gus Ipul, Bupati Kepahiang Zurdi Nata menyatakan siap mengelola PBI dengan baik serta terus mengupayakan agar program Sekolah Rakyat dapat segera terealisasi di wilayahnya.

Namun, dia juga menyampaikan bahwa kondisi kemampuan fiskal daerah terbatas dan berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat. “Kemampuan APBD kami terbatas, sehingga kami sangat berharap dukungan dan sinergi dari Kementerian Sosial,” ujarnya.

Kementerian Sosial berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan Pemkab Kepahiang untuk memastikan program perlindungan sosial dan pendidikan berjalan selaras dengan kondisi dan kebutuhan daerah. (*)