Prabowo Setuju Penambahan Renovasi Hunian Sosial hingga 2 Juta Unit Tahun Depan

Jakarta -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah melaporkan progres rencana pembangunan hingga renovasi hunian sosial kepada Presiden Prabowo Subianto. Prabowo setuju adanya penambahan renovasi hunian sosial hingga 2 juta unit di tahun depan.

Hal tersebut disampaikan Fahri usai bertemu Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (30/12/2025). Fahri awalnya mengungkap rencana renovasi hunian sosial sebanyak 400 ribu unit yang sudah dianggarkan tahun depan.

"Tahun depan sudah ada anggaran untuk renovasi yang sudah tertulis dalam APBN 2026 itu sekitar 400.000 (hunian sosial)," kata Fahri.

Prabowo, kata Fahri, menyetujui penambahan renovasi hunian sosial hingga 2 juta unit, dengan fokus 1 juta di perkotaan. Fahri lantas mengungkap kendala pembangunan hunian sosial di perkotaan karena lahan yang sulit.

"Tetapi bahkan beliau setuju sampai 2 juta sekalipun untuk renovasi, tidak ada masalah. Tetapi yang 1 juta di perkotaan ini kita memang memerlukan satu mekanisme percepatan, akselerasi, karena di perkotaan itu ada banyak masalah ketersediaan lahan yang memang sangat sulit," ujarnya.

Oleh karena itu, Fahri menyebut perlunya peraturan untuk menjadi payung hukum. Ia mengatakan perlu ada lembaga yang mengatur percepatan pembangunan hunian sosial.

"Dan inilah yang kami lagi design konsepnya dalam bentuk peraturan yang dibutuhkan. Mungkin setingkat Perpres atau PP yang sedang kami siapkan. Mungkin itu aja sih," ujarnya.

"Memang harus ada satu kelembagaan yang mengurusi semuanya. Selama ini kewenangan itu tersebar di banyak lembaga. Tanah di tempat lain, izin di tempat lain, pembiayaan di tempat lain. Nah, harus ada lembaga yang mengkonsolidasi semua jenis keperluan untuk percepatan pembangunan perumahan. Kira-kira itu tadi yang didiskusikan," lanjut Fahri.

Fahri akan berkoordinasi lebih lanjut terkait pembentukan lembaga tersebut. Ia akan bertemu dengan MenPAN-RB hingga Mensesneg untuk membahasnya dalam waktu dekat.

"Kami sudah koordinasi dengan MenPAN dan Mensesneg, dan mudah-mudahan satu dua hari ini kami ada pertemuan lagi dan kalau bisa di awal tahun ini sudah kita bisa sahkan," ujarnya.

"Saya juga berkoordinasi dengan Danantara karena salah satu penyedia lahan yang paling masif nanti, terutama untuk konsep TOD, Transit Oriented Development, itu nanti Danantara. Dan karena itu semua nanti akan diregulasi dalam pembentukan badan yang mengurusi percepatan pembangunan rumah rakyat," imbuhnya.

(eva/fca)