Pramono Resmikan JPO dari Conwood di Pesanggrahan-Cipinang Agar Tak Dicuri

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan 2 jembatan penyeberangan orang (JPO) material dari conwood di Jakarta. Kedua JPO yang diresmikan itu berada di Pesanggrahan dan Cipinang.

Peresmian 2 JPO berlangsung di Pesanggrahan, Jakarta Barat (Jakbar), Selasa (30/12/2025). Pembangunan JPO dilengkapi lift ini memakan waktu 7 bulan.

"Kami meresmikan dua JPO (jembatan penyeberangan orang) yang baru, yang dibangun selama 7 bulan. Yang pertama, di Jakarta Barat ini namanya JPO Pesanggrahan. Panjangnya 31 meter, lebarnya 3 meter," kata Pramono.

Pramono mengatakan alas JPO Pesanggrahan ini tidak dibuat dari besi, melainkan conwood, material yang terbuat dari campuran selulosa dan fiber semen. Conwood dipilih agar material JPO tidak dicuri.

"Dan ini adalah JPO yang tidak lagi dibuat dari besi, tetapi dari conwood. Jadi conwood itu concrete wood, maka dengan demikian pengalaman kita di beberapa tempat yang dulu materinya diambil, di tempat ini pasti nggak bisa. Karena kalau diambil, nggak akan bisa dijual," ujarnya.

JPO kedua yang diresmikan berada di Cipinang, Jakarta Timur (Jaktim). JPO Cipinang panjangnya 27 meter dan lebar 3 meter.

"Yang di Cipinang ornamennya itu menggambarkan simbol dari daun pinang yang ada di Jakarta Timur. Sedangkan di sini (Jakarta Barat) adalah ikan cupang dan anggrek," jelasnya.

"Tadi saya tanya kepada beliau-beliau, kenapa ikan cupang? Ternyata nggak ada yang tahu, ini sudah dari dulu. Sehingga dengan demikian, cupang itu katanya berani," lanjutnya.

Lebih lanjut, Pramono menyampaikan Pemprov Jakarta akan membangun JPO di titik lain. Dia mengatakan pembangunan JPO tidak harus menggunakan APBD, tetapi juga bisa bekerja sama dengan pihak swasta.

"Dan kita juga akan membangun di beberapa tempat, dan saya sudah mengizinkan seperti ketika teman-teman melihat halte-halte kita sekarang ini kan banyak yang dikerjasamakan. Sehingga dengan demikian, untuk membangun JPO tidak perlu semuanya dari APBD," ucapnya.

"Kita juga bisa menggunakan kerja sama dengan perusahaan, pribadi, dan sebagainya, selama kemudian transparan dan terbuka yang saling memberikan keuntungan," imbuhnya.

(dek/rfs)