Sepuluh Program yang Mengubah Wajah Pendidikan Maluku Utara

INFO TEMPO – Dunia pendidikan dan kebudayaan Maluku Utara mengalami perubahan selama sepuluh bulan kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe.

Abubabakar Abdullah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, memaparkan sepuluh program yang telah dijalankan sejak Sherly dan Sarbin resmi menjabat pada akhir Februari 2025.

Capaian itu dijabarkan saat Malam Apresiasi Akhir Tahun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara--Karya dan Prestasi, di Aula SMK Negeri 2 Kota Ternate pada Ahad malam, 28 Desember 2025.

Diawali dengan pemutaran dokumenter pembangunan fisik sekolah SMA/SMK di kota dan Kabupaten di Maluku Utara, membuat para peserta semakin memahami langkah kerja yang telah dijalankan pemerintah daerahnya.

Berikut sepuluh program yang telah dijalankan. Pertama, program Penuntasan Akses Pendidikan yang diluncurkan sejak Maret silam. Pendidikan gratis ini memberikan manfaat kepada 68.512 peserta didik, terdiri atas 44.381 siswa sekolah negeri dan 24.131 siswa sekolah swasta, termasuk MA dan SMAK.

“Meski begitu, masih ada 34 sekolah swasta belum berkenaan mengikuti program ini. Kami terus melakukan pendekatan persuasif,”kata Abubakar.

Kedua, Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah yang bersumber dari APBD 2025. Hingga Desember ini, Pemprov Malut sudah merevonasi 68 sekolah dengan total pagu anggaran sebesar Rp 53.805.515.000.

Pengerjaan proyek meliputi pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi kelas, pembangunan aula, rehabilitasi laboratorium, pembangunan pagar, lapangan, ruang guru, rehabilitasi ruang penunjang sekolah, toilet, serta rumah dinas guru.

“Seluruh pekerjaan telah mencapai 100 persen dan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk Aula SMA Negeri 5 Tikep dan Ruang Guru SMA Negeri 1 Halmahera Utara yang diresmikan malam ini,” tutur Abubakar.

Ketiga, Transformasi Pembelajaran Digital. Program ini difokuskan pada penuntasan sekolah- sekolah di wilayah blank spot atau yang belum terjangkau jaringan internet. Sepanjang tahun ini telah dilakukan intervensi di 89 sekolah.

Menurut Abubakar, kebijakan Pemprov ini mendapatkan apresiasi Menteri Pendidikan Nasional, seiring hadirnya bantuan Smart TV dari Presiden Prabowo Subianto. Sinergi kebijakan tersebut membuat Maluku Utara relatif siap karena sekolah-sekolah telah didukung jaringan internet, termasuk Starlink.

“Bagi sekolah yang belum terjangkau, atas arahan Ibu Gubernur, penuntasannya pada 2026 melalui skema sharing APBD dan APBN,” ujarnya.

Selain itu, pada 2025 telah didistribusikan 616 unit komputer ke 65 sekolah yang bersumber dari APBD. Sedangkan untuk 2026, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 10 miliar untuk pengadaan komputer lanjutan.

Keempat, program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG). Sejak diluncurkan Gubernur Sherly pada 19 Agustus 2025 di SMA Negeri 2 Ternate dan SMA Negeri 5 Tidore, program ini telah menjangkau 320 dari 407 sekolah atau sekitar 78 persen. Masih terdapat 87 sekolah atau 21,4 persen yang belum melaksanakan pemeriksaan.

“Jumlah peserta didik yang telah diperiksa sebanyak 39.486 siswa dari total 61.254 siswa, atau setara 64 persen, dengan 89 sekolah telah mencapai cakupan 100 persen,” kata Abubakar.

Kelima, program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini baru menjangkau 95 dari total 407 sekolah atau sekitar 23,3 persen, dengan jumlah penerima manfaat 24.643 peserta didik dari total 61.254 siswa, atau setara 40,2 persen.

Keenam, program Peningkatan Mutu Guru. Sepanjang 2025, telah dilaksanakan pelatihan yang berfokus pada deep learning, coding, dan akal imitasi (AI) kepada 226 guru.

Pembiayaan program juga didukung dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Kinerja bekerja sama dengan KGTK Maluku Utara. “Selain itu, kami juga bekerja sama dengan Sampoerna Foundation dalam program Profiling Guru dan Kepala Sekolah di Kota Ternate dan Kota Tidore yang saat ini masih dalam tahap analisis sebagai dasar perumusan kebijakan peningkatan mutu,” ucap Abubakar.

Ketujuh, program Data Guru. Saat ini jumlah guru di Provinsi Maluku Utara sebanyak 6.215 orang, terdiri atas 2.307 PNS, 1.757 PPPK, sehingga total guru ASN dan PPPK sebanyak 4.046 orang, serta 2.151 guru non-ASN.

Kedelapan, melalui program Pengembangan Prestasi Peserta Didik, Disdikbud Provinsi Maluku Utara terus menyelenggarakan berbagai kegiatan akademik tingkat provinsi serta memfasilitasi keikutsertaan peserta didik pada ajang nasional dan internasional.

Kesembilan, Realisasi Dana Beasiswa PIP Tahun 2025. Hingga tahap terakhir bulan Desember 2025, penerima PIP jenjang SMA sebanyak 15.918 siswa dengan nilai Rp 25.590.600.000, meningkat signifikan dari tahap sebelumnya sebanyak 7.696 siswa.

Untuk SMK, penerima sebanyak 6.086 siswa, meningkat dari tahap pertama 3.106 siswa, dengan total dana Rp9.517.000.000. Adapun untuk SLB, penerima sebanyak 218 siswa dengan total dana Rp200.300.000.

Dengan demikian, total penerima PIP tahun 2025 berjumlah 22.222 siswa dengan total dana Rp25.800.417.000, dengan batas pencairan hingga 31 Januari 2026.

Kesepuluh, Bidang Kebudayaan. Hingga tahun 2025 telah ditetapkan 74 Warisan Budaya Takbenda (WBTB). Tahun ini, Maluku Utara kembali menerima penghargaan penetapan 10 WBTB dari Menteri Kebudayaan.

Demikian pula, saat ini sudah terdapat lima cagar budaya, ditambah penetapan baru untuk tiga Cagar Budaya Nasional, yaitu Masjid Sultan Ternate, Makam Sultan Babullah, dan Makam Mahmud Badaruddin II.

Abubakar juga menyampaikan beberapa agenda strategis 2026 yang akan dijalankan Pemprov, yaitu penuntasan program PKG bagi seluruh satuan pendidikan; implementai Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) dengan Pulau Morotai, Halmahera Timur, dan Halmahera Selatan sebagai lokus awal; serta keberlanjutan usulan pengadaan bus sekolah ke Kementerian Perhubungan yang telah memasuki tahap finalisasi.

Wakil Gubernur Sarbin Sehe (kanan) menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait pembinaan karakter peserta didik pada acara Malam Apresiasi Akhir Tahun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara karya dan Prestasi, Ternate, pada Ahad, 28 Desember 2025. Penekenan dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Abubabakar Abdullah dan perwakilan dari Korem 152/Babullah. Dok. Pemprov Maluku Utara

Di sisi lain, Abubakar mengimbuhkan, dinasnya telah menjalankan kerja sama lintas sektor untuk mencegah perundungan, kekerasan, dan intoleransi. “Sepanjang 2025, tercatat hanya terdapat tiga kasus perundungan yang viral, yaitu di SMA Negeri 5 Ternate, SMA Negeri 8 Taliabu, dan SMA Negeri 5 Halmahera Barat,” katanya.

Sebagai penguatan sinergi mencegah perundungan, pada acara apresiasi ini turut digelar penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Korem 152/Babullah untuk pembinaan karakter peserta didik.

Setelah pemaparan program, Wagub Sarbin Sehe memberikan apresiasi kepada sekolah guru dan lembaga kependidikan di daerah yang telah mendukung program pembangunan Pemprov Malut.

Kendati begitu, ia mengingatkan agar semua pihak di sektor pendidikan menjaga sekolahnya tetap bersih. Pasalnya, dalam sejumlah kunjungan, Sarbin melihat langsung lingkungan sekolah yang tidak terurus. “Masih banyak sekolah yang kotor. Masalah ini harus saya sampaikan agar menjadi perhatian semua pihak,” ujarnya.

Malam apresiasi ini dihadiri kepala sekolah negeri dan swasta, para guru, serta perwakilan orang tua dan peserta didik. Sejumlah pejabat yang hadir antara lain Ketua TP PKK Maluku Utara Rusni Sarbin, Ketua Komisi IV DPRD Malut Muhajirin Bailussy, serta pimpinan OPD. Atraksi panggung dari tarian hingga puisi ikut mewarnai malam apresiasi tersebut. (*)