TNI Sampai Ngutang Bangun Jembatan Darurat, Ketua Banggar DPR Buka Suara

Jakarta -

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menanggapi laporan KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang menyebut pembangunan jembatan di wilayah bencana Sumatera dilakukan secara swadaya hingga ngutang. Said mengatakan hal itu tak akan terjadi jika Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) cepat mengajukan anggaran ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Saya berharap Menkeu dan BNPB merumuskan kebijakan anggaran yang cepat, namun tetap pruden. Dari sisi anggaran, alokasi pada APBN 2025 masih tersedia dana on call kurang lebih Rp 500 miliar untuk penanganan bencana di Sumatera di Tahun 2025," kata Said kepada wartawan, Rabu (31/12/2025).

Said mengatakan BNPB sebagai leading sector harusnya bisa bergerak cepat untuk mengajukan anggaran ke Kemenkeu. Dengan demikian, koordinasi antara pemangku kebijakan di daerah bencana bisa berjalan dengan baik.

"Harusnya apa yang dialami oleh TNI tidak terjadi jika BNPB sebagai lead sector penanganan bencana di Sumatera bisa lebih cepat dalam pengajuan anggaran ke Kemenkeu," kata Said.

"Saya kira Menkeu juga bisa memberikan respons dukungan anggaran yang cepat bila BNPB bisa lebih mengoordinasikan kebutuhan anggaran, termasuk yang dibutuhkan oleh TNI AD ketika membangun jembatan bailey," sambungnya.

Ketua DPP PDIP ini mengatakan jembatan bailey sangat diperlukan oleh masyarakat terdampak bencana. Said berharap ke depannya BNPB bisa lebih gesit.

"Jembatan bailey adalah jembatan darurat, alat itu dimiliki oleh Zeni Tempur TNI AD, dan sangat membantu untuk membuka akses di kawasan bencana yang terisolasi. Oleh sebab itu, saya berharap BNPB bisa lebih gesit," ujarnya.

Ia berharap penanganan bencana di Sumatera tak berlarut-larut lantaran lemahnya pola koordinasi antarsektor. DPR disebut mendukung upaya Presiden Prabowo Subianto untuk membeli jembatan bailey.

"Sekali lagi, kecepatan penanganan bencana menjadi kunci penting dalam penanganan bencana, kita jangan terjebak prosedur birokrasi yang berbelit. Kunci penting penanganan bencana adalah keselamatan rakyat. Cara pandang itu yang harus menjadi acuan kita dalam penanganan bencana," ungkapnya.

Said mengatakan meski sebentar lagi akan tutup buku alokasi anggaran, tetapi negara masih menyimpan dana di BA-BUN atau Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Ia ingin koordinasi antar kementerian ataupun institusi di lapangan berjalan dengan lancar.

"Pada APBN 2025 yang sebentar lagi tutup buku sebenarnya juga ada alokasi anggaran yang berada di BA-BUN. Jika dibutuhkan, anggaran di BA BUN ini bisa digunakan oleh pemerintah, jika Presiden menetapkan Peraturan Presiden untuk penggunaan anggaran di BA-BUN untuk penanganan bencana di Sumatera," ujar Said.

"Poinnya, anggaran penanganan bencana di Sumatera ada alokasinya, yang dibutuhkan adalah koordinasi yang cepat, dan pengorganisasian yang baik di lapangan," tambahnya.

Maruli sebelumnya mengungkapkan pihaknya belum sepenuhnya memahami sistem keuangan yang berlaku dalam penanganan bencana. Maruli mengatakan sebagian besar pekerjaan masih dilakukan secara swadaya.

"Sampai dengan saat ini kami belum mengerti sistem keuangannya, Pak. Kita swadaya semua ini, Pak. Ya, sementara mungkin sampai pertengahan bulan depan kita masih kuat, Pak. Setelah itu ya sudah korek-korek, Pak," ujarnya.

Maruli pun mengatakan pihaknya juga memborong jembatan armco langsung dari pabrik. Namun proses tersebut dilakukan bertahap dan sebagian masih berstatus utang.

"Untuk armco sampai pabrik-pabriknya itu kita borong semua, Pak, habis. Suruh bikin lagi, habis. Udah tiga tahap kita sudah kerjakan. Itu pun ya saya nanti bisik-bisik Bapak aja, Pak, itu masih utang, Pak. Jadi nggak ada masalah sebetulnya bisa masih bisa berlanjut, dan saya meyakini, iya, Pak, saya pura-pura lihat Bapak, Pak," kata Maruli.

(dwr/gbr)