6 Kecamatan di Aceh Tengah Belum Teraliri Listrik

WAKIL Bupati Aceh Tengah Muchsin Hasan menyatakan hingga saat ini masih ada enam kecamatan di daerahnya yang belum terjangkau oleh jaringan listrik dan telekomunikasi. Muchsin melaporkan itu dalam rapat koordinasi penanganan bencana Sumatera yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat dengan pemerintah pusat maupun daerah di Aceh, pada Selasa, 30 Desember 2025.

“Terkait dengan data listrik dan sinyal HP, ada enam kecamatan yang hingga hari ini, lebih kurang satu bulan ini belum menyala,” kata politikus Partai Golkar itu dipantau dari Youtube TVR Parlemen pada Selasa.

Muchsin merincikan, total ada 70 desa dari enam kecamatan yang belum dialiri listrik dan sinyal telekomunikasi. Kecamatan itu terdiri dari Linge yang berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues, kemudian Rusip Antara yang berbatasan dengan Kabupaten Pidie Jaya, dan Kecamatan Ketol yang berbatasan dengan Bireuen.

Berikutnya, Kecamatan Silih Nara dan Kecamatan Bintang yang berbatasan dengan Gayo Lues. Serta Kecamatan Kute Panang yang berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah.

Kerusakan infrastruktur jaringan listrik dan telekomunikasi akibat diterjang banjir bandang pada akhir November lalu, berdampak pada terputusnya akses komunikasi masyarakat. “Kami hanya bisa berkomunikasi berkat bantuan-bantuan Starlink dari pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh,” kata dia.

Selain itu, Muchsin menuturkan bahwa Kecamatan Rusip Antara saat ini masih terisolasi dari akses luar. Sehingga 37 desa di dalamnya masih sulit ditembus dari luar.

Muchsin mencatat, bencana ekologis ini berdampak pada 18.769 warga Kabupaten Aceh yang terpaksa mengungsikan diri. Sebanyak 2.379 rumah telah raib dan 4.426 hunian rusak. Kemudian sebanyak 179 jembatan dan 130 saluran irigasi juga rusak.

Menurut dia, kondisi di Aceh Tengah berangsur-angsur pulih bila dibandingkan pada awal kejadian bencana. Terutama dua pekan pertama saat banjir dan tanah longsor menghantam Aceh.

“Ada beberapa kabupaten/kota yang berada di pinggiran-pinggiran Kabupaten Aceh Tengah itu semuanya lumpuh, Pak. Dan alhamdulillah di minggu kedua-ketiga sudah mulai terbuka,” ujar Muchsin.

Ia pun meminta pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan jalur Bireuen-Takengon yang menjadi akses satu-satunya untuk menyalurkan sembako hingga bahan bakar minyak ke Kabupaten Aceh Tengah.

Adapun rapat ini dihadiri oleh lintas kementerian dan lembaga negara untuk berkoordinasi dalam pemulihan pascabencana Sumatera. Kabupaten Aceh Tengah menjadi salah satu yang terdampak dari banjir bandang yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera.

Pimpinan DPR yang hadir dalam rapat ini adalah Wakil Ketua Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua Saan Mustopa dan Wakil Ketua Cucun Ahmad Syamsurijal. Dasco berujar rapat koordinasi bisa mencegah potensi tumpang tindih kewenangan di lapangan.

“Sehingga kemudian kementerian, lembaga, pemerintah daerah, DPR dan BUMN bersinergi untuk menyamakan persepsi serta memfokuskan terhadap efisiensi dari sisi anggaran dan lain-lain,” kata Dasco dipantau dari YouTuber TVR Parlemen pada Selasa, 30 Desember 2025.

Dia menerangkan, pertemuan antara DPR dan pemerintah ini telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto yang akan kembali mengunjungi Aceh menjelang tahun baru 2026. Oleh karena itu, sebelum Prabowo tiba, para pemangku kepentingan diminta untuk menyinkronkan laporan penanganan bencana di Aceh.

Adapun perwakilan pemerintah pusat yang hadir dalam rapat ini adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, hingga Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak.

Turut hadir pula Utusan Khusus Presiden di Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Wakil Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara, Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo, Direktur Utama Telkomsel Nugroho. Sementara pemerintah daerah yang hadir ialah Gubernur Aceh beserta bupati daerah yang terdampak bencana.

Dalam kesempatan itu, Muzakir Manaf menuturkan bahwa Pemerintah Aceh telah bergerak cepat dengan menetapkan status tanggap darurat, melakukan evakuasi, menyalurkan bantuan logistik, mengirimkan layanan kesehatan, serta pemulihan awal.

“Namun kami menyadari sepenuhnya bahwa besarnya dampak dan kompleksitas penanganan bencana ini membutuhkan dukungan yang kuat, berkoordinasi dan berkelanjutan dengan pemerintah pusat,” ujar Mualem.

Oleh karena itu dia berharap bahwa rapat ini dapat menghasilkan langkah konkret terutama percepatan pemulihan infrastruktur, penyediaan hunian sementara dan hunian tetap bagi masyarakat Aceh.