Alasan PAN Mendukung Pilkada Lewat DPRD

PARTAI Amanat Nasional menyatakan mendukung perubahan sistem pemilihan kepala daerah menjadi tidak langsung. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan bahwa usulan itu patut disetujui dengan dua catatan besar.

Pertama, Viva berujar bahwa perubahan sistem pilkada melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus disetujui oleh semua partai politik. “Dengan demikian proses pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada tidak akan digunakan oleh parpol untuk berselancar menjaring suara rakyat,” kata dia dalam keterangan tertulis pada Senin, 29 Desember 2025.

Kedua, Wakil Menteri Transmigrasi itu juga ingin ada antisipasi agar perubahan sistem pilkada tidak menimbulkan perdebatan pro-kontra di publik. Sebab, Viva menyadari bahwa setiap pembahasan UU Pilkada kerap memancing munculnya gelombang protes yang menjalar ke daerah-daerah di Indonesia.

“Tidak menimbulkan pro kontra secara tajam dan meluas di publik. Karena setiap pembahasan UU Pilkada memancing demonstrasi yang masif secara nasional,” ujar mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu.

Menurut Viva, perubahan sistem pilkada menjadi dipilih DPRD tidak bertentangan dengan amanat konstitusional. Ia meyakini bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 khususnya Pasal 18 ayat 4 hanya menyebutkan bahwa pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara demokratis.

Selanjutnya, Viva mengatakan Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa frasa dipilih secara demokratis dalam beleid itu merupakan open legal policy atau berada di bawah kewenangan DPR dan pemerintah. Sehingga, menurut dia, hukum tata negara tidak membatasi bahwa opsi pilkada hanya melalui pemilihan langsung.

“Pilkada dipilih langsung oleh rakyat atau dipilih oleh DPRD sama-sama konstitusional dan tidak melanggar hukum. Yang ditekankan adalah prosesnya harus demokratis,” kata Viva.

Di sisi lain, Viva juga mengamati sampai saat ini kajian akademis menunjukkan bahwa ada silang pendapat mengenai sistem pilkada. Mereka yang menyetujui pilkada lewat DPRD mendasarkan argumen pada efektivitas biaya, menghindari penggunaan isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dalam kampanye politik, hingga politik uang.

Sementara yang menginginkan pilkada langsung biasanya menekankan bahwa kedaulatan rakyat harus diwujudkan dengan partisipasi langsung, keuntungan berupa calon terpilih mendapat legitimasi politik, hingga dorongan perbaikan mekanisme pilkada untuk menekan ongkos politik. “Begitulah perdebatan yang sudah puluhan tahun mewarnai politik Indonesia,” kata Viva.

Wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD kembali menggelinding usai Partai Golkar menggelar rapat pimpinan nasional, Sabtu, 20 Desember lalu. Dalam forum tertinggi kedua di partai berlambang beringin itu, Golkar menegaskan untuk menggelar pilkada melalui DPRD.

"Partai Golkar mengusulkan pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagai wujud kedaulatan rakyat dengan tetap menitikberatkan keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya," kata Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dalam keterangan tertulis pada Ahad, 21 Desember 2025. 

Presiden Prabowo Subianto ketika menghadiri di Puncak Hari Ulang Tahun ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, pada Jumat, 5 Desember 2025, mengatakan sistem pilkada lewat DPRD membuat ongkos politik lebih murah. Prabowo menyebut sistem politik itu sudah diterapkan di berbagai negara seperti Malaysia, India, Inggris, Kanada, dan Australia. 

"Jadi saya sendiri condong, saya akan mengajak kekuatan politik berani memberi solusi kepada rakyat. Demokratis tapi jangan buang-buang uang. Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya kenapa enggak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai," kata Prabowo saat itu. 

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi Undang-Undang Pemilu menilai, dalil mahalnya ongkos politik dalam melegitimasi usul pilkada dipilih DPRD adalah suatu kekeliruan. Perwakilan koalisi, Usep Hasan Sadikin, mengatakan salah satu faktor yang menyebabkan ongkos politik kian mahal adalah tingginya biaya pencalonan yang tidak akuntabel dan transparan. 

Mengembalikan sistem pilkada dipilih DPRD, kata dia, sama saja dengan melanggengkan nepotisme dan melahirkan otoritarianisme baru. Alih-alih menghapus pilkada secara langsung, Usep mengusulkan agar DPR dan pemerintah berfokus pada perbaikan tata aturan kepemiluan guna.