IPC: DPR Paling Sering Bahas Isu Pendidikan Selama 2025

INDONESIAN Parliamentary Center (IPC) menilai adanya disparitas frekuensi dalam isu-isu yang dibahas dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR bersama mitra kerjanya pada 2025. Adapun sumber data utama laporan IPC ini berasal dari data sekunder berupa dokumen resmi, meliputi laporan singkat, risalah rapat, dan agenda rapat yang dihimpun dari situs resmi DPR sepanjang periode Januari hingga Desember 2025.

Peneliti IPC Muhammad Ichwanul Reza mengungkap, pendidikan menjadi sektor yang paling menguasai puncak agenda di DPR sepanjang tahun ini. “Isu yang paling sering dibahas itu adalah isu pendidikan sebanyak 82 kali rapat,” ucap Reza dalam acara Catatan Akhir Tahun 2025 yang diselenggarakan IPC secara daring, Senin, 29 Desember 2025.

Selain isu pendidikan, isu energi juga menjadi salah satu yang paling banyak dibahas DPR selama setahun terakhir, yakni sebanyak 81 kali rapat. Setelah itu, isu agama menyusul dengan jumlah 77 kali rapat.

Kontras tajam terlihat pada isu ekonomi kreatif yang hanya tercatat sebanyak 6 rapat dan isu intelijen sebanyak 3 kali rapat. “Sementara isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu ada di 1 kali pembahasan saja,” ucap Reza.

Tak hanya itu, IPC juga mencatat isu mana saja yang paling sering dibahas dalam rapat tertutup DPR. Dari seluruh isu yang dibahas DPR, IPC melihat ada 10 topik yang paling banyak dibahas secara tertutup. Jika dilihat dari data laporan singkat Alat Kelengkapan Dewan (AKD), IPC mengungkap topik yang menempati posisi paling tinggi atau paling sering dibahas secara tertutup adalah isu pendidikan sebesar 20,6 persen. Sementara itu, isu energi menyusul dengan proporsi 14,8 persen dan topik agama sebesar 14,2 persen.

IPC menilai dominasi ketertutupan pada isu-isu layanan dasar ini mengindikasikan adanya sensitivitas tinggi atau negosiasi strategis yang sengaja dijauhkan dari pantauan publik.

Adapun IPC juga mencatat persentase rapat tertutup berdasarkan komisi. Merujuk pada publikasi laporan singkat, Komisi X menjadi komisi dengan frekuensi rapat tertutup tertinggi. “Dengan proporsi sekitar 22,7 persen dari seluruh rapat tertutup,” ujar Reza.

Posisi itu kemudian disusul oleh Komisi XII sebesar 17,7 persen, dan Komisi I dengan proporsi sebesar 16,3 persen. IPC menilai berdasarkan data, transparansi rapat DPR masih relatif terbatas.