Kata Golkar soal Bahlil Bertemu Dasco, Cak Imin, dan Zulhas

EMPAT pimpinan partai politik yang masuk Koalisi Indonesia Maju menggelar pertemuan tertutup di rumah Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia pada Ahad, 28 Desember 2025. Keempatnya adalah Bahlil, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan atau Zulhas, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin serta Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

Persamuhan elite politik itu terabadikan dalam sebuah foto yang beredar di media massa. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan pembicaraannya mencakup banyak hal.

“Saya enggak tahu persis isi pertemuannya. Tapi mungkin saja membahas banyak hal. Namanya juga silaturahmi,” ujar Sarmuji saat dikonfirmasi pada Senin, 29 Desember 2025.

Sarmuji mengaku tidak mengetahui apakah dalam pertemuan itu para petinggi partai mengkonsolidasikan wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah menjadi tidak langsung. Golkar merupakan partai yang mengusulkan perubahan sistem pilkada melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid mengatakan bahwa pertemuan empat ketua partai politik itu memiliki tujuan untuk kebaikan bangsa. Termasuk mengenai politik yang mengedepankan adab dan kesantunan, hingga gotong royong seluruh kekuatan politik untuk menyukseskan pembangunan nasional.

Menurut Hasanuddin, pemulihan dampak bencana Sumatera lebih mendesak untuk dibahas dibanding mendiskusikan wacana perubahan sistem pilkada. “Yang dibahas semua hal untuk kebaikan bangsa," ujar pria yang akrab disapa Cak Udin, seperti dikutip dari Antara, Senin.

Adapun Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno enggan mengomentari alasan di balik pertemuan tersebut. Tempo telah mengirimkan permintaan konfirmasi kepada Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan dan Sufmi Dasco Ahmad, tapi ketiganya belum merespons hingga berita ini ditulis pada Selasa, 30 Desember 2025.

Ketua partai politik yang meriung di kediaman Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu bersamaan dengan bergulirnya wacana pilkada lewat DPRD. Bahlil menegaskan usulan itu dalam Rapat Pimpinan Nasional Golkar pada 20 Desember 2025 dengan alasan perbaikan sistem sekaligus menghemat ongkos politik.

Setidaknya, PAN, PKB dan Gerindra adalah partai yang mendukung pengembalian sistem pilkada tak langsung. Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, mengatakan partainya akan mendukung usul penghapusan Pilkada langsung dengan mempertimbangkan berbagai masukan. "Jangan sampai pembahasan nantinya memancing demonstrasi yang masif secara nasional," ujar Viva pada 22 Desember 2025.

Legislator fraksi PKB Muhammad Khozin mengklaim, sistem pilkada langsung perlu dievaluasi untuk perbaikan proses demokrasi di daerah. Menurut dia, konstitusi telah memberi panduan pilkada dapat dilakukan dengan sistem apapun selagi memenuhi prinsip yang demokratis. 

"Biaya politik mahal, rawan korupsi, hingga dekonsentrasi gubernur sebagai representasi pemerintah pusat jadi pertimbangan kami," kata Khozin.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga sempat mengemukakan hal yang sama saat menghadiri perayaan ulang tahun ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis malam, 12 Desember 2024.

Presiden Prabowo mengatakan sistem pilkada langsung,  menelan biaya mahal. Namun apabila pilkada dilakukan oleh DPRD, negara bisa menghemat triliunan rupiah. “Kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul? Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu, apalagi yang kalah,” ujar dia.