Korban Bencana Pilih Dana Tunggu Ketimbang Hunian Sementara

KEPALA Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari mengatakan 16.264 kepala keluarga (KK) terdampak bencana Sumatera memilih skema Dana Tunggu Hunian (DTH) dibandingkan memilih di hunian sementara (huntara). BNPB sudah menerima data penerima DTH itu dari pemerintah daerah dalam bentuk surat keputusan.

"Saat ini yang sudah kami terima itu sudah 16.264 KK nama yang sudah by name, by address," ujar dia di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin, 29 Desember 2025.

Dia berkata data yang diberikan pemerintah daerah sesuai dengan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Dengan begitu, masyarakat penerima DTH tidak perlu menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) ketika ingin menerima haknya. Setiap KK akan mendapatkan Rp 600 ribu per bulan. 

"Pencairan Rp 600 ribu per KK per bulan. Nantinya akan jemput bola," kata dia. 

Abdul berkata penyaluran dilakukan melalui bank-bank Himbara yang telah ditunjuk di masing-masing provinsi. Bank akan bekerja sama dengan RT hingga kelurahan untuk menyalurkan bantuan itu. 

"Saat ini posisi rekening sudah dibuka, yang 16.264 itu sudah dibuka di bank Himbara. Mulai besok hingga Jumat itu pihak bank bersama pemerintah kecamatan, desa, ini mulai akan turun," kata dia. 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyatakan pembangunan hunian sementara untuk korban terdampak bencana Sumatera sudah dimulai. Dia mengklaim sebulan pascabencana, sebanyak 1.050 hunian sementara telah dibangun.

"Sebagian sudah selesai," kata Pratikno dalam konferensi pers perkembangan penanggulangan bencana di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, dipantau secara daring pada Senin, 29 Desember 2025.

Dia mengatakan pembangunan seribuan hunian sementara itu dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, serta oleh Danantara dan Badan Usaha Milik Negara. Rinciannya sebanyak 450 hunian sementara dikerjakan oleh BNPB, dan 600 lainnya dibangun oleh Danantara dan jajaran perusahaan pelat merah.

Selain itu, dia mengklaim problem jaringan komunikasi yang terdampak bencana Sumatera sudah kembali normal di sejumlah wilayah. "Ada 14 kabupaten atau kota dari tiga provinsi jaringan telekomunikasinya kembali normal," ucap Pratikno.

Sedangkan untuk 38 kabupaten atau kota lainnya yang masih terkendala jaringan, pemerintah mengirimkan 280 unit Starlink. Pratikno mengatakan pemerintah juga masih mengupayakan agar dapat dilakukan percepatan pemulihan untuk jaringan komunikasi di tiga provinsi tersebut.

Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November lalu masih memakan korban jiwa sebulan pasca kejadian. BNPB mencatat penambahan kasus korban jiwa dalam bencana Sumatera tersebut. 

Berdasarkan data per Senin, 29 Desember 2025 pukul 06.00, tercatat korban jiwa mencapai 1.140. Jumlah korban tewas itu bertambah dua jiwa dari pendataan sehari sebelumnya.

Korban jiwa terbanyak terdapat di Provinsi Aceh dengan 513 orang tewas. Sebanyak 213 korban jiwa di antaranya berasal dari Aceh Utara.

Di Sumatera Utara, korban tewas akibat banjir dan tanah longsor mencapai 365 orang. Tapanuli Tengah tercatat paling terdampak dari segi korban jiwa, yaitu 127 orang meninggal. Sedangkan di Sumatera Barat, tercatat terdapat 262 orang meninggal akibat bencana Sumatera. Sebanyak 192 korban jiwa di antaranya berasal dari Kabupaten Agam.