NasDem Nilai Pilkada Dipilih DPRD Punya Dasar Konstitusional yang Sah

Jakarta -

Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Viktor Bungtilu Laiskodat, menilai pilkada melalui DPRD tak bertentangan dengan UUD 1945 serta nilai Pancasila. Viktor mengatakan konstitusi Indonesia tak mengunci demokrasi pada satu model tertentu.

"Konstitusi kita tidak mengunci demokrasi pada satu model. Pilkada melalui DPRD memiliki dasar konstitusional yang sah dan tetap berada dalam koridor demokrasi," ujar Viktor dalam keterangannya, Selasa (30/12/2025).

Viktor menegaskan perubahan mekanisme pilkada bukan untuk mematikan demokrasi. Namun, menurutnya, untuk menjaga agar demokrasi tetap sehat dan tidak sekadar menjadi ritual elektoral lima tahunan.

"Demokrasi yang hidup adalah demokrasi yang mampu beradaptasi, memperbaiki diri, dan tetap menjamin keterwakilan rakyat. Selama prinsip partisipasi, akuntabilitas, dan kontrol publik dijaga, demokrasi tidak sedang dimatikan, tetapi justru diperkuat," ujarnya.

Viktor mengatakan demokrasi tidak boleh dimaknai semata sebagai prosedur memilih. Melainkan juga sebagai instrumen untuk melahirkan kepemimpinan daerah yang berintegritas dan efektif.

Lebih lanjut, Viktor menilai wacana pilkada lewat DPRD juga sejalan dengan nilai Pancasila. Khususnya sila keempat tentang permusyawaratan dan perwakilan. Menurutnya, DPRD merupakan lembaga yang lahir dari mandat rakyat.

"DPRD adalah lembaga perwakilan yang lahir dari mandat rakyat. Mekanisme pilkada melalui DPRD dapat menjadi ruang untuk menghadirkan kepemimpinan daerah yang lahir dari proses permusyawaratan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab kolektif," jelas Viktor.

Viktor juga menyinggung banyaknya kepala daerah yang terseret kasus hukum. Dia menilai persoalan integritas tak bisa hanya dibebankan pada individu, tetapi juga pada sistem politik yang ada.

"Kita tidak bisa hanya menuntut integritas individu, sementara sistem politiknya masih mahal, kompetitif secara tidak sehat, dan rentan mendorong penyalahgunaan kekuasaan," ungkapnya.

Dia pun mengingatkan agar perbedaan pandangan terkait sistem pilkada tak memicu polarisasi politik. Menurutnya, stabilitas politik dan kesinambungan pembangunan daerah harus menjadi kepentingan bersama.

"Perbedaan pandangan boleh ada, tapi jangan sampai ganggu persatuan dan arah kemajuan bangsa" ujarnya.

"Demokrasi harus kita pastikan mampu menghasilkan kepemimpinan daerah yang stabil, bertanggung jawab, dan bebas dari tekanan sistemik yang justru menjauhkan kekuasaan dari kepentingan rakyat," imbuh Viktor.

(amw/isa)