Syarat Dosen Diaspora Bisa Mengajar di Kampus Dalam Negeri

KEMENTERIAN Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi kini memperbolehkan dosen diaspora Indonesia atau warga negara Indonesia yang menjadi dosen di perguruan tinggi luar negeri untuk melanjutkan kariernya di kampus dalam negeri.

Ketentuan tersebut dimuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen yang diterbitkan pada 24 Desember 2025.

“Regulasi ini membuka ruang lebih luas bagi keterlibatan akademisi diaspora dan pengakuan pengalaman internasional dalam pengembangan karier dosen,” kata Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek Togar Mangihut Simatupang saat sosialisasi peraturan menteri baru tersebut yang dipantau melalui siaran Youtube pada Kamis, 1 Januari 2026. 

Ketentuan diaspora Indonesia boleh mengajar di kampus dalam negeri ini dicantumkan dalam Pasal 13 Bagian Ketiga tentang Pengadaan, Pengangkatan, Penyetaraan, dan Pemberhentian Dosen. Beleid itu menyebutkan dosen WNI dari perguruan tinggi luar negeri dapat beralih menjadi dosen pada perguruan tinggi negeri badan hukum (PTNBH) atau perguruan tinggi swasta. 

Dosen diaspora tersebut tidak harus mengulang karir akademik dari awal. Mereka bisa langsung disetarakan dengan jabatan akademik yang sebelumnya telah mereka raih di kampus asal dengan dua syarat. Yaitu, telah memiliki jabatan akademik paling rendah associate professor atau sebutan lain yang setara dari perguruan tinggi di luar negeri, dan berusia paling tinggi 60 tahun. 

Masih dalam aturan yang sama, penyetaraan pengalaman dan jabatan akademik yang dimaksud diusulkan oleh PTN dan PTS yang bersangkutan kepada Direktur Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi. Nantinya, dosen yang telah memperoleh jabatan akademik hasil penyetaraan tersebut berhak mendapatkan tunjangan yang dibebankan kepada perguruan tinggi.

Adapun aturan lebih lanjut tentang tata cara penyetaraan jabatan akademik di Indonesia akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal. 

Togar menambahkan, saat ini Kementerian tengah menyusun petunjuk teknis dan sejumlah pedoman turunan lainnya dari peraturan menteri tersebut. Kementerian, kata Togar, berharap peraturan baru ini bisa menjadi fase baru untuk kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia.

“Kebijakan ini diharapkan membawa angin segar bagi para dosen, sekaligus mendorong kehidupan kampus yang semakin bermutu dan berdampak,” kata dia.