1.054 Praja IPDN Bakal Dikirim ke Aceh, Tito: Semacam KKN

‎KEMENTERIAN Dalam Negeri akan mengirim 1.054 taruna-taruni Insitut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN ke lokasi terdampak bencana Sumatera. Hal ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam konferensi pers perkembangan penanganan bencana di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta pada Senin, 29 Desember 2025.
‎
‎Dia mengatakan pengerahan seribuan praja IPDN ke lokasi terdampak bencana Sumatera bakal dilakukan pada 3 Januari 2026. Dia berujar fokus wilayah yang menjadi sasaran penugasan seribuan peserta didik IPDN itu di wilayah yang paling berat terdampak. "Misalnya di Aceh Tamiang dan Aceh Utara," kata Tito.
‎
‎Berdasarkan data yang dihimpun kementeriannya, sebanyak 13 permukiman desa di Aceh kini hilang akibat tersapu air bah yang menerjang wilayah itu pada akhir November lalu. Sedangkan di Sumatera Utara tercatat ada 8 desa hilang dan satu desa di Sumatera Barat turut hilang.
‎
‎Mantan Kepala Polri ini mengatakan, 1.054 praja IPDN yang akan dikirim ke lokasi bencana Sumatera ditugaskan untuk membantu kegiatan pembersihan pascabencana tersebut. Mereka juga ditugaskan untuk membantu menghidupkan kembali pemerintahan desa yang terdampak banjir Sumatera itu.
‎
‎Adapun sebulan pascabencana Sumatera, Kemendagri mencatat aktivitas di 1.580 pemerintahan desa dari tiga provinsi itu lumpuh. Kantor pemerintahan desa yang paling parah terdampak berada di Aceh dengan 1.455, kemudian disusul Sumatera Utara 93 dan di Sumatera Barat 32 pemerintahan desa lumpuh.
‎
‎"Jadi dalam sebulan mereka masuk dalam kurikulum semacam kuliah kerja nyata atau KKN, berhadapan langsung dengan permasalahan sambil membantu masyarakat," ucap Tito.
‎
‎Selain itu, Tito mengatakan kementerian telah mendata kembali kependudukan dan pencatatan sipil yang ada di 52 kabupaten-kota terdampak bencana di tiga provinsi Sumatera tersebut. Dia mengatakan terdapat tiga kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang lumpuh total tidak bisa beroperasi akibat bencana.
‎
‎Meski demikian, dia menyatakan sudah melakukan langkah perbaikan. Salah satunya dengan memproduksi 63 ribu dokumen berupa kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, akte kelahiran, hingga akte kematian. "Semua tidak bayar," ucap Tito.