Buruh Demo di Patung Kuda Tolak Kenaikan UMP Jakarta 2026

BENDERA Partai Buruh dan bendera Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berkibar di kerumunan massa buruh di BSI Tower, kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin siang, 29 Desember 2025. Sejumlah elemen buruh dari berbagai organisasi seperti KSPI, Serikat Pekerja Nasional (SPN), hingga Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) turun ke jalan menolak kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2026 sebesar Rp 5,72 juta.

Pantauan Tempo di lokasi, demontrasi dimulai sekitar pukul 11.40 WIB. Ratusan buruh mulanya berjalan kali dari Balai Kota DKI, Jakarta, di Jalan Medan Merdeka Selatan menuju BSI Tower, Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Mereka berjalan sambil membentangkan spanduk bertuliskan menolak UMP DKI Jakarta. 

Ketua KSPI DKI Jakarta Winarso mengatakan demonstrasi mulanya ingin digelar di depan Istana, Jakarta Pusat. Namun, titik pusat demonstrasi diputuskan dilakukan di kawasan Patung Kuda usai berkoordinasi dengan kepolisian. 

Menolak besaran UMP, Winarso mengaku sudah bertemu dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Pramono Anung beberapa waktu lalu. Namun, buruh tidak puas dengan pernyataan Pramono karena ingin mengambil jalan tengah dalam menentukan UMP. 

"Kami hormati itu. Tapi kami juga berharap bahwa keberpihakan Gubernur DKI Jakarta itu lebih condong kepada buruh," kata dia. 

Winarso mengatakan UMP Jakarta tahun 2026 masih di bawah standar kebutuhan hidup layak (KHL) yakni Rp 5.898.511. Buruh meminta UMP sesuai standar KHL. 

"Kami masih bertahan kepada angka kebutuhan hidup layak yaitu Rp 5,8 juta," kata dia. 

Oleh karena itu, Winarso mengatakan buruh melakukan aksi untuk menuntut upah itu. Dia berharap aksi hari ini didengarkan oleh Pramono Anung dan Presiden Prabowo Subianto. 

"Kami berharap aksi hari ini didengarkan dan ditindaklanjuti oleh pihak pemerintah supaya argumen-argumen kami bisa menjadi pertimbangan," kata dia. 

Presiden Partai Buruh Indonesia Said Iqbal mengatakan aksi hari ini baru awalan. Buruh berencana melakukan aksi hari ini dan esok. Dia berencana akan membawa 10 ribu massa dari Jawa Barat pada Selasa, 30 Desember 2025. "Besok kami bawa 10 ribu massa," kata dia di lokasi. 

Tak hanya aksi, Said mengatakan KSPI juga akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap penetapan UMP DKI Jakarta 2026 dan penetapan UMSK Jawa Barat. Mereka juga mengkaji gugatan serupa di sejumlah provinsi lain, termasuk Sumatera Utara.

Adapun sejumlah pemerintah daerah telah mengumumkan besaran UMP tahun depan dengan nominal yang beragam mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan. Dalam PP Pengupahan terbaru, rumus perhitungan kenaikan upah tahun depan adalah inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa). Rentang koefisien alfa dari pusat untuk UMP 2026 berada di angka 0,5 hingga 0,9.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa rapat Dewan Pengupahan diputuskan penetapan UMP 2026 ini berdasarkan indeks alfa 0,75. “Dengan demikian UMP Jakarta naik Rp 333.115 dari sebelumnya Rp 5.396.761,“ ucapnya. 

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan UMP dan UMSP Jabar tahun depan masing-masing mencapai Rp 2.317.601 dan Rp 2.339.995. Dedi Mulyadi mengatakan, khusus upah minimum sektoral yang diusulkan kabupaten/kota tersebut, yang ditetapkan untuk ketentuan sektor mengikuti peraturan pemerintah.

Dedi menyatakan nilai UMK dan UMSK tersebut sebagai yang paling ideal. “Kalau dalam pandangan saya ideal. Tapi kalau dalam pandangan pengusaha pasti dianggap terlalu mahal, pandangan pekerja pasti dianggap terlalu murah, kan itu biasa. Tapi pemerintah berada di tengah,” ucapnya.

Sultan Abdurrahman berkontribusi dalam tulisan ini