Kepala BNPB Ingin Ada Perbaikan Struktur dan Wewenang BPBD

KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Letnan Jenderal Suharyanto mengatakan tren kejadian bencana di Indonesia dalam lima tahun terakhir menyentuh 3.176 peristiwa. Dia mengatakan urusan penanggulangan bencana tersebut kini tidak bisa lagi hanya menjadi urusan pemerintah pusat.

Menurut Suharyanto, perlu ada perbaikan dari struktur penanggung jawab di badan penanggulangan bencana tingkat daerah atau BPBD. Sebab, dia berujar hingga kini di sejumlah daerah kepala pelaksana BPBD itu dirangkap oleh sekretaris daerah.

Suharyanto menilai kebijakan itu justru membuat sekretaris daerah yang merangkap jabatan sebagai kepala pelaksana BPBD tidak dapat bekerja optimal dalam urusan penanggulangan bencana. "Karena tentu saja pejabat sekretaris daerah ini banyak tugas tanggung jawabnya. Kami khawatir tugasnya overload," kata dia dalam rapat apel kesiapsiagaan bencana, dipantau dari siaran ulang BNPB, pada Selasa, 30 Desember 2025.

‎Selain itu, Suharyanto berujar perlu ada peningkatan kemampuan dari BPBD dalam urusan wewenang. Sebab, dia mengatakan tugas BPBD terbatas hanya bertanggung jawab untuk menanggulangi bencana, tetapi tidak memiliki wewenang untuk membuat kebijakan.

Padahal, Suharyanto menilai wewenang semacam itu diperlukan oleh kepala pelaksana BPBD agar bisa menangani bencana dengan cepat dan tepat. "Serta bisa mengeksekusi setiap permasalahan terjadinya bencana," kata jenderal bintang tiga ini.

Terlebih, Suharyanto mengatakan kondisi BPBD dalam menangani bencana belum cukup tangguh dan kuat. Penilaian ini ia ambil dari hasil pengamatan di lapangan di mayoritas tingkat kabupaten dan kota di Indonesia.

Suharyanto mengimbau kepada para kepala pelaksana BPBD untuk tidak ragu-ragu memegang fungsi komando dan memimpin seluruh kegiatan penanganan tanggap darurat di wilayah masing. Aparat negara seperti TNI dan Polri, ujar dia, hanya sebagai perbantuan. "Ketika terjadi bencana BPBD yang memegang kendali saat tanggap darurat," ucapnya.