Mensesneg: Pemerintah Dengarkan Usulan Pilkada Lewat DPRD

MENTERI Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengklaim pemerintah mendengarkan semua usulan kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. "Kalau pemerintah ya pada dasarnya kami mendengarkan seluruh aspirasi dan pendapat," kata dia di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin, 29 Desember 2025.

Prasetyo lalu merespons wacana itu sebagai Ketua DPP Partai Gerindra. Dia mengklaim Partai Gerinda merupakan salah satu partai yang ikut mengusulkan pilkada lewat DPRD.

"Internal Partai Gerinda memang terus terang salah satu yang mengusulkan atau berpendapat bahwa kami berkehendak untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah itu melalui mekanisme di DPRD," kata dia. 

Prasetyo mengatakan perlu ada keberanian untuk melakukan perubahan sistem pemilihan umum. Dia menuding sistem pemiliham umum saat ini memiliki banyak sisi negatif. "Manakala kami mendapati bahwa sistem yang kami jalankan sekarang itu banyak juga sisi negatifnya," kata dia. 

Sisi negatif itu, kata dia, biaya besar yang dikeluarkan calon kepala daerah untuk mengikuti pemilihan umum. Biaya besar juga dirasakan oleh negara. "Belum dari sisi negara ya, dari sisi negara dalam hal ini mengenai pembiayaannya," kata dia. 

Prasetyo mengatakan kajian internal Partai Gerindra kemudian mengusulkan supaya kepala daerah dipilih oleh DPRD. Gerindra, kata Prasetyo, juga sudah lama membahas ini dengan partai lain. 

"Bahkan periode yang lalu di masa pemerintahan Joko Widodo kan juga sudah banyak kita bahas untuk akan adanya revisi undang-undang pemilih," kata dia. 

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya melontarkan lagi wacana pilkada lewat DPRD. Dia mengatakan sistem politik itu sudah diterapkan di berbagai negara seperti Malaysia, India, Inggris, Kanada, dan Australia. Menurut dia, sistem politik tersebut membuat ongkos politik jadi murah.

"Jadi saya sendiri condong, saya akan mengajak kekuatan politik berani memberi solusi kepada rakyat. Demokratis tapi jangan buang-buang uang. Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya kenapa enggak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai," kata dia di Puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, GBK, Jakarta, Jumat, 5 Desember 2025.

Dia berkata usulan Partai Golkar soal kepala daerah dipilih DPRD harus dipertimbangkan dengan baik. Demokrasi, kata dia, perlu mengurangi permainan uang sehingga menekan ongkos politik. Tujuannya, klaim Prabowo, supaya sistem politik tidak ditentukan orang berduit. 

"Politik yang mahal ini, politik yang mau niru-niru negara lain ini saya kira sumber korupsi yang sangat besar," ujar dia.ir

Prabowo sebelumnya juga sempat menyinggung usul itu di acara HUT Golkar pada akhir tahun lalu. Pernyataan Prabowo itu didukung oleh sejumlah politikus Koalisi Indonesia Maju, gabungan partai politik pendukung pemerintah.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar misalnya mengusulkan dua opsi pemilihan kepala daerah. Pertama, gubernur dan wakil gubernur ditunjuk oleh pemerintah pusat. Kedua, pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dipilih oleh rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten-kota.

"PKB berkesimpulan harus dicari jalan yang efektif antara kemauan rakyat dengan kemauan pemerintah pusat. Selama ini pilkada secara langsung ini berbiaya tinggi, maka kami mengusulkan dua pola itu,” kata Muhaimin, yang saat ini menjabat Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dalam peringatan Hari Lahir ke-27 PKB di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, pada Rabu, 23 Juli 2025.

Tapi Dosen hukum tata negara Universitas Indonesia Titi Anggraini menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah lewat DPRD sudah tutup buku setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 135/PUU-XXII/2024. Ia mengatakan, pada putusan 135 itu, MK menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah bersamaan dengan pemilihan anggota DPRD. Sehingga konsekuensi putusan itu adalah pilkada secara langsung seharusnya tetap dipertahankan.

Daniel Ahmad Fajri berkontribusi dalam tulisan artikel ini