PDIP: Kami Terima Masukan Soal Penetapan Bencana Nasional

Pemerintah tidak menetapkan peristiwa banjir dan tanah longsor di Sumatera sebagai bencana nasional setelah satu bulan peristiwa itu terjadi. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengaku mendapat banyak aspirasi untuk mendorong penetapan status bencana nasional itu.

“Kami menerima masukan-masukan tentang pentingnya status bencana nasional ini,” kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Sekolah DPP PDIP, Jakarta, pada Senin, 29 Desember 2025.

Menurut Hasto, penetapan status bencana nasional itu akan memantik kesadaran masyarakat bahwa penyebab dari bencana yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November kemarin adalah kerusakan ekologis.

Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu tak menjawab gamblang apakah PDIP mendorong penetapan status bencana nasional. Hasto hanya menegaskan bahwa dampak positif dari penetapan status bencana nasional dalam peristiwa di Sumatera akan melahirkan kesadaran kolektif baru.

“Karena di situ juga akan menggugah kesadaran kita bahwa bencana ini diawali dari kerusakan ekologis akibat suatu kebijakan-kebijakan untuk mengkonversi hutan,” tutur dia.

Ketika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden ke-5, kata dia, pemerintah mengeluarkan kebijakan moratorium hutan agar mencegah kerusakan lingkungan. Dalam hal ini Hasto menekankan bahwa PDIP terus berusaha menjaga ekosistem hutan dan membantu pemulihan pascabencana di Sumatera.

Hingga saat ini pemerintah tidak menetapkan bencana Sumatera sebagai darurat nasional. Hal ini mengakibatkan sulitnya bantuan asing masuk ke wilayah bencana. Akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat penambahan kasus korban jiwa.

Berdasarkan data per Senin, 29 Desember 2025 pukul 06.00, tercatat korban jiwa mencapai 1.140. Jumlah korban tewas itu bertambah dua jiwa dari pendataan sehari sebelumnya.

Korban jiwa terbanyak terdapat di Provinsi Aceh dengan 513 orang tewas. Di Sumatera Utara, korban tewas akibat banjir dan tanah longsor mencapai 365 orang. Sedangkan di Sumatera Barat, tercatat terdapat 262 orang meninggal akibat bencana Sumatera.

Jumlah korban jiwa akibat bencana Sumatera masih berpotensi meningkat. Sebab dalam pendataan BNPB sebulan pascabencana, sebanyak 163 orang masih belum ditemukan keberadaannya.

Bencana Sumatera yang melanda 52 kabupaten atau kota di tiga provinsi tersebut juga membuat ratusan ribu jiwa mengungsi. BNPB mencatat ada 399,2 ribu orang belum dapat kembali ke rumahnya masing-masing. 

Dampak bencana Sumatera masif. Sebanyak 166.743 ribu rumah mengalami kerusakan. Rinciannya sebanyak 53.514 rumah rusak berat, 41.899 rusak sedang, dan 71.330 rumah mengalami kerusakan ringan.