Peneliti BRIN: Aspirasi Politik GAM Sudah Tuntas

KEPALA Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai kemunculan kembali simbol dan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di tengah bencana tidak bisa dimaknai sebagai bangkitnya gerakan separatis baru.

Menurut dia, kemunculan simbol GAM hari ini tidak berkaitan dengan tuntutan politik baru. Aspirasi politik masyarakat Aceh, kata Mardyanto, telah diakomodasi melalui otonomi khusus dan proses perdamaian yang berjalan relatif mulus. 

Ia merujuk implementasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang memungkinkan lahirnya partai politik lokal, penyelenggara pemilu yang relatif independen, serta institusi Wali Nanggroe. “Otonomi yang diberikan ke Aceh nyaris otonomi murni. Aspirasi politik sudah disalurkan melalui mekanisme formal,” ujarnya saat dihubungi pada Ahad, 28 Desember 2025.

Mardyanto menilai stabilitas politik Aceh juga tercermin dari keterlibatan eks kombatan GAM dalam pemerintahan daerah. Sejumlah mantan pimpinan GAM, seperti Muzakir Manaf dan Irwandi Yusuf, pernah menduduki jabatan kepala daerah. “Secara politik, urusan pergerakan sudah selesai,” kata dia. 

Simbol GAM kini menjadi satu-satunya simbol perlawanan yang dikenal luas di Aceh. Karena itu, saat muncul kekecewaan—termasuk terhadap penanganan bencana—simbol tersebut kembali digunakan sebagai alat penyampaian protes. “Pesannya sederhana: merasa tidak diperhatikan oleh pusat,” ujar dia. 

Meski demikian, Mardyanto mengingatkan potensi masalah dapat muncul bila pemerintah pusat abai terhadap kondisi ekonomi Aceh. Terutama jika pemulihan pascabencana berjalan lambat atau anggaran transfer ke daerah, termasuk dana otonomi khusus dan dana bagi hasil sumber daya alam, dipangkas tanpa perlakuan khusus.

“Penurunan dana transfer ke daerah secara nasional sangat sensitif bagi Aceh. Sedikit kesalahan kebijakan bisa memantik kembali isu-isu lama,” katanya.

Ia menekankan perlunya respons cepat pemerintah pusat, mulai dari bantuan kemanusiaan, pemulihan infrastruktur, hingga jaminan berjalannya layanan publik. Menurut Mardyanto, Aceh harus diperlakukan sebagai wilayah terdampak bencana, bukan daerah dalam kondisi normal.

Pengibaran bendera bintang bulan yang identik dengan GAM itu sudah mulai terjadi pada 4 Desember 2025. Hari itu merupakan Miladnya GAM, dan terpantau berkibar hingga peristiwa 25 Desember ketika salah satu aksi dibubarkan oleh tentara dan kepolisian.