Prabowo Sudah Teken KUHAP yang Baru

PRESIDEN Prabowo Subianto sudah meneken Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) usai disahkan oleh DPR. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Kepala Negara meneken KUHAP pada pertengahan Desember 2025.

"Iya (diteken pertengahan Desember 2025)," kata dia di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Senin, 29 Desember 2025.

Juru bicara presiden ini menyatakan penerapan KUHAP akan bersamaan dengan Kitap Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP pada awal 2026. "Iya dong (diterapkan bersamaan dengan KUHP)," ujar dia.

DPR sebelumnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi undang-undang. Ketua DPR Puan Maharani mengetuk palu pengesahan revisi KUHAP dalam sidang paripurna yang digelar pada Selasa, 18 November 2025. 

Adapun Ketua Komisi III DPR Habiburokhman sebelumnya mengklaim KUHAP baru merupakan produk hukum menuju keadilan hakiki. Ia menyatakan KUHAP dibutuhkan untuk mendampingi penggunaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bakal berlaku Januari mendatang.

“KUHP sebagai hukum materiil harus dilengkapi dengan hukum operasional, yakni KUHAP karena akan sama-sama berlaku 2 Januari 2026,” ucap Habiburokhman. 

Di hadapan anggota Dewan, Habiburokhman membantah pembentukan RUU KUHAP terburu-buru. “Bahkan kalau saya hitung waktu membentuk KUHAP lebih dari 1 tahun,” ujar dia. 

Pada November 2024, Badan Keahlian Dewan ditugaskan menyusun naskah akademik RUU KUHAP. Kemudian pada 18 Februari 2025, RUU KUHAP ditetapkan menjadi RUU usul DPR. Lalu, pada Maret, DPR menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto mengenai penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU KUHAP.

Pada Kamis, 13 November 2025, Komisi III DPR dan pemerintah menyepakati isi rancangan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dalam pembicaraan tingkat I. Selanjutnya, RUU KUHAP dibawa ke rapat pembahasan tingkat II dalam rapat paripurna untuk disahkan. 

Atas laporan yang diberikan Habiburokhman, Ketua DPR Puan Maharani lantas meminta persetujuan kepada seluruh anggota dewan yang menghadiri sidang paripurna tersebut untuk menyetujui RUU KUHAP disahkan menjadi undang-undang.

Koalisi Masyarakat Sipil menilai pembahasan terlalu terburu-buru dan tampak dipaksakan supaya bisa berjalan beriringan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang akan berlaku Januari mendatang.

Padahal, revisi KUHAP belum memenuhi tiga prinsip utama partisipasi bermakna, yakni the right to be heard (hak untuk didengar), the right to be considered (hak untuk dipertimbangkan pendapatnya), dan the right to be explained (hak untuk mendapat penjelasan).

Tak hanya itu, Koalisi bahkan menyatakan Komisi III DPR telah memanipulasi prinsip partisipasi bermakna selama pembahasan revisi KUHAP.