Rakernas PDIP 2026 Bakal Bahas Kerusakan Ekologi

SEKRETARIS Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa pada 10-12 Januari 2026 partai banteng akan kembali menggelar rapat kerja nasional. Salah satu isu yang akan dibahas PDIP adalah mengenai kerusakan lingkungan.

“Di dalam rakernas nanti kami membentuk subkomisi tentang ekologi, tentang lingkungan,” kata Hasto di Sekolah Dewan Pimpinan Pusat PDIP di Jakarta, pada Senin, 29 Desember 2025.

Dia menuturkan, isu lingkungan mendapat perhatian khusus lantaran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah memiliki perspektif yang ramah lingkungan. Misalnya, kata Hasto, kebiasaan mantan presiden itu yang menanam kembali biji buah-buahan yang menjadi limbah konsumsi dalam kegiatan PDIP.

Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu juga menyinggung pertemuan Megawati dengan eks Wakil Presiden Amerika Serikat Al Gore dalam jamuan World Leaders Summit on Children’s RightS di Vatikan pada Ahad, 2 Februari 2025.

Menurut Hasto, pertemuan kedua tokoh itu memperkuat komitmen PDIP dalam mendorong kebijakan yang mengedepankan pelestarian lingkungan.

“Maka kebijakan ekologis dari hulu ke hilir itu nanti akan menjadi bagian dari pembahasan di dalam rapat kerja nasional PDI Perjuangan, 10 sampai 12 Januari yang akan datang,” tutur Hasto.

Hasto mengakui, bahwa banyak aspirasi yang ia terima perihal desakan penetapan bencana Sumatera sebagai bencana nasional. Kendati tidak menegaskan bagaimana sikap PDIP, ia menggarisbawahi bahwa penetapan status bencana nasional itu akan memantik kesadaran masyarakat bahwa kerusakan ekologis adalah penyebab dari bencana yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Kami menerima masukan-masukan tentang pentingnya status bencana nasional ini. Karena di situ juga akan menggugah kesadaran kita bahwa bencana ini diawali dari kerusakan ekologis akibat suatu kebijakan-kebijakan untuk mengkonversi hutan,” ucap Hasto.

Ketika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menjadi presiden ke-5, kata dia, pemerintah mengeluarkan kebijakan moratorium hutan agar mencegah kerusakan lingkungan. Dalam hal ini Hasto menekankan bahwa PDIP terus berusaha menjaga ekosistem hutan dan membantu pemulihan pascabencana di Sumatera.

Hingga saat ini pemerintah tidak menetapkan bencana Sumatera sebagai darurat nasional. Hal ini mengakibatkan sulitnya bantuan asing masuk ke wilayah bencana. Akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat penambahan kasus korban jiwa.

Berdasarkan data per Senin, 29 Desember 2025 pukul 06.00, tercatat korban jiwa mencapai 1.140. Jumlah korban tewas itu bertambah dua jiwa dari pendataan sehari sebelumnya.

Korban jiwa terbanyak terdapat di Provinsi Aceh dengan 513 orang tewas. Di Sumatera Utara, korban tewas akibat banjir dan tanah longsor mencapai 365 orang. Sedangkan di Sumatera Barat, tercatat terdapat 262 orang meninggal akibat bencana Sumatera.

Jumlah korban jiwa akibat bencana Sumatera masih berpotensi meningkat. Sebab dalam pendataan BNPB sebulan pascabencana, sebanyak 163 orang masih belum ditemukan keberadaannya.

Bencana Sumatera yang melanda 52 kabupaten atau kota di tiga provinsi tersebut juga membuat ratusan ribu jiwa mengungsi. BNPB mencatat ada 399,2 ribu orang belum dapat kembali ke rumahnya masing-masing. 

Dampak bencana Sumatera masif. Sebanyak 166.743 ribu rumah mengalami kerusakan. Rinciannya sebanyak 53.514 rumah rusak berat, 41.899 rusak sedang, dan 71.330 rumah mengalami kerusakan ringan.